UU dalam Tekhnologi Informasi

Dalam UU Tekhnologi Informasi ayat 19 juga disebutkan bahwa privasi adalah hak individu untuk mengendalikan penggunaan informasi tentang identitas pribadi baik oleh dirinya sendiri atau oleh pihak lainnya.

Hukuman pidana yang melanggar UU pada Pasal 29 : Pelanggaran Hak Privasi  Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memanfaatkan Teknologi Informasi untuk mengganggu hak privasi individu dengan cara menyebarkan data pribadi tanpa seijin yang bersangkutan, dipidana penjara paling singkat 3  (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Tindakan penggunaan teknologi informasi yang bertentangan dengan privasi antara lain :

Hacking/cracking

Tindakan pembobolan data rahasia suatu institusi, membeli barang lewat internet dengan menggunakan nomor kartu kredit orang lain tanpa izin (carding) merupakan contoh-contoh dari tindakan hacking. Orang yang melakukan hacking disebut hacker. Begitu pula dengan membuka kode program tertentu atau membuat suatu proses agar beberapa tahap yang harus dilakukan menjadi terlewatkan.

  1. Pembajakan

Mengutip atau menduplikasi suatu produk, misalkan program komputer, kemudian menggunakan dan menyebarkan tanpa izin atau lisensi dari pemegang hak cipta merupakan pembajakan, dan masuk kategori kriminal.

  1. Browsing

Membuka situs dewasa bagi orang yang belum layak merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan etika. Teknologi internet yang dapat memberikan informasi tanpa batas akan mengakibatkan tindakan yang beragam, mulai dari tindakan-tindakan positif sampai negatif.

  1. II.III. Informasi

Informasi adalah suatu kenyataan, data, item yang menambah  pengetahuan bagi penggunanya Informasi adalah kenyataan yang menunjukkan hasil pengolahan data yang berguna kepada yang menerimanya.

  1. Privacy Information (Security) Sebuah informasi harus aman, dalam arti hanya diakses oleh pihak – pihak yang berkepentingan saja sesuai dengan sifat dan tujuan dari informasi tersebut.
  1. Kebebasan Memperoleh Informasi kegiatan mempromosikan keterbukaan dan akuntabilitas sektor publik dengan cara memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengakses informasi tersebut.

Ada beberapa macam  hak  privasi, diantaranya :

1)      Hak untuk bebas dari akses yang tidak diinginkan, misalnya akses fisik, akses melalui SMS.

2)      Hak untuk tidak membolehkan informasi pribadi digunakan dengan cara yang tidak diinginkan, misalnya penjualan informasi dan pembocoran informasi.

3)      Hak untuk tidak membolehkan informasi pribadi dikumpulkan oleh pihak lain tanpa sepengetahuan atau seizin seseorang, misalnya melalui penggunaan CCTV.

4)      Hak untuk memiliki informasi pribadi yang dinyatakan secara akurat dan benar

5)      Hak untuk mendapatkan imbalan atas nilai informasi itu sendiri.

 

https://movistarnext.com/