Politik Ekonomi VOC yang Diterapkan di Indonesia

    Home/Pendidikan / Politik Ekonomi VOC yang Diterapkan di Indonesia
Politik Ekonomi VOC yang Diterapkan di Indonesia

Politik Ekonomi VOC yang Diterapkan di Indonesia

Sejarah VOC di Indonesia

Sejarah VOC Belanda adalah sejarah yang tidak akan pernah terlupakan bagi masyarakat Indonesia. Di sinilah orang Indonesia mengenal sistem perdagangan.

Keinginan Belanda untuk memonopoli perdagangan di kepulauan itu tidak hanya diinginkan oleh Belanda. Orang Inggris menginginkan hal yang sama untuk mendapatkan rempah. Sebelum VOC dibentuk, Inggris pertama kali membentuk kemitraan dagang di kawasan Asia pada 1600 yang dinamai EIC singkatan dari East India Company.

Pembentukan EIC telah menimbulkan keprihatinan di kalangan pedagang Belanda. Awalnya kompetisi perdagangan di antara mereka, kini telah menjadi kesepakatan untuk bersaing dengan EIC dan bekerja sama.

Inisiator pembentukan mitra dagang para pedagang Belanda adalah Anggota Parlemen bernama Johan Van Oldebanevelt. Van Oldebadenevel mengusulkan agar para pedagang Belanda bersatu untuk membentuk sebuah perusahaan perdagangan. Maka pada 20 Maret 1602, atas prakarsa Pangeran Maurits dan Oldebanevelt, didirikan kemitraan dagang pertama di Belanda yang disebut Verenigde Oost-Indische Compagnie yang disingkat VOC atau Asosiasi Perdagangan India Timur. Manajemen untuk pusat terdiri dari 17 anggota. Kantor pertamanya di Banten dan pemimpinnya adalah Francois Wittert.

Hak Octroi (Hak Istimewa)

Pemerintah Belanda mendukung kelancaran bisnis VOC dalam mengendalikan perdagangan di Indonesia dan mampu menjalankan tugasnya dengan bebas. VOC diberikan beberapa hak istimewa. Keistimewaannya adalah:

  • Hak monopoli perdagangan
  • Hak untuk mencetak dan mengedarkan uang
  • Hak untuk menunjuk dan menghentikan karyawan
  • Hak untuk membuat perjanjian dengan raja
  • Hak untuk memiliki pasukan
  • Hak membangun benteng
  • Hak untuk mendeklarasikan perang dan perdamaian
  • Hak untuk menunjuk dan menghentikan otoritas lokal.
  • Hak untuk menggunakan kekuasaan yudisial

VOC dengan hak istimewa menyebabkannya berkembang sangat cepat. Ini juga menyebabkan Portugis didorong. Untuk melaksanakan kepentingan VOC, gubernur jenderal VOC yang pertama ditunjuk, Pieter Both (1610-1614). Pieter Keduanya pada waktu itu berpandangan bahwa Jayakarta adalah kota yang strategis. Pada 1611 Jayakarta jatuh ke tangan VOC dan dinamai Batavia dan menjadi pusat kekuatan VOC pertama di Indonesia

Politik Ekonomi VOC Diterapkan di Indonesia

Cara VOC menggunakan untuk mendapatkan keuntungan besar adalah dengan melakukan monopoli perdagangan. Karena itu VOC memberlakukan beberapa peraturan dalam menjalankan niatnya tetapi sangat memberatkan penduduk asli.

Aturannya meliputi:

  1. Verplichte Leverantie: Memaksa penduduk asli untuk menjual produk bumo dengan harga yang ditentukan oleh VOC. Produknya termasuk lada, kapas, kayu manis, gula, beras, nila dan ternak. Dengan diberlakukannya peraturan ini, orang-orang terpaksa menjual produk mereka hanya kepada pedagang VOC.
  2. Contingenten: Kewajiban orang untuk membayar pajak tanaman mereka
  3. Pengupasan: hak VOC untuk mengatur sirkulasi rempah-rempah dengan menebang pohon sehingga harga tidak turun tajam
  4. Hongi Shipping: Pengawasan perdagangan menggunakan kapal kora-kora untuk mencegah penyelundupan dan pasar gelap. Layanan ini untuk mengawasi implementasi perdagangan yang dilakukan VOC. Bagi mereka yang melanggar VOC, mereka akan menyita barang dagangan mereka, pelakunya akan dibubarkan, dijual ke pasar budak dan kadang-kadang bahkan dibunuh.
  5. Stangerel Preanger: Aturan ini juga disebut Sistem Priangan. Sistem ini diterapkan di wilayah Priangan pada 1677-1871. Peraturan ini menjelaskan bahwa wajib pajak harus membayar pajak bukan dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk produk yang setara dengan nilai pajak. Bagi mereka yang tidak memiliki tanah yang diperlukan untuk bekerja di tanah yang dimiliki oleh VOC dengan sistem kerja paksa atau kredit tanpa membayar.

Penerapan Politik Ekonomi VOC di Indonesia adalah produk pertanian Indonesia yang menjadi unggulan di pasar internasional, terutama Eropa. Dampak negatif terjadi pada waktu itu untuk penindasan penduduk asli. Dampak positif bagi VOC adalah bahwa mereka memiliki keuntungan terbesar untuk mengisi uang tunai pemerintah Belanda.

Tetapi ini dipenuhi dengan korupsi oleh beberapa pejabat tinggi VOC. Bahkan pejabat kecil melakukan tindakan korupsi. Meskipun pendapatannya besar tetapi karena korupsi itu mengurangi pendapatan tunai untuk Belanda. Bahkan hutang menumpuk sampai Belanda memberikan pinjaman. Pada 31 Desember 1799, VOC dibubarkan. Belanda menanggung hutang VOC yang menyebabkan kas Belanda berkurang bahkan menjadi kosong.

sejarah voc

Sistem Birokrasi dalam Tubuh VOC

Untuk menjalankan daerah di Indonesia. VOC menunjuk seorang Gubernur Jenderal yang dibantu oleh empat anggota yang disebut Raad van Indie atau Dewan India.

Di bawah Gubernur Jenderal ada seorang Gubernur yang memimpin daerah tersebut. Di bawah Gubernur ada seorang penduduk yang dibantu oleh seorang asisten penduduk. Ada beberapa Gubernur yang dianggap berhasil dalam mengembangkan bisnis dan penjajahan di Indonesia:

  • Jaan Pieterszoon Coen (1619-1629)
  • Antonio van Diemen (1636-1645)
  • Joan Maetsycker (1653-1678)
  • Cornelis Speelman (1681-1684)

Dalam menerapkan sistem pemerintahan, VOC menerapkan sistem pemerintahan tidak langsung dengan memanfaatkan sistem feodalisme yang sudah berkembang di Indonesia.

Perlawanan terhadap Kekaisaran Islam di Nusantara

Sejak kedatangan VOC ke Indonesia banyak yang telah menganiaya penduduk asli. Kerajaan pada saat itu juga merasa terganggu. Sudah ada banyak perlawanan yang dilakukan oleh kerajaan untuk menggulingkan VOC terutama di Jawa. Beberapa perlawanan yang telah dibuat termasuk:

  • Perlawanan Mataram (1618-1629): Dipimpin oleh Sultan Agung dari Kerajaan Mataram
  • Perlawanan Banten (1651-182): Dipimpin oleh Sultan Agung Tirtoyoso dari Kerajaan Banten
  • Perlawanan Makassar (1666-1667): Dipimpin oleh Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Gowa
  • Perlawanan Rakyat Maluku (1817): Dipimpin oleh Thomas Matulesi atau disebut Pattimura

Kemunduran VOC

Pemerintah Belanda akhirnya memutuskan untuk membubarkan VOC pada tanggal 31 Desember 1799. Semua hutang dan kekayaan VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda. Runtuhnya disebabkan oleh hal berikut:

  1. Banyak karyawan VOC yang korup
  2. VOC terjerat dalam banyak hutang
  3. Pengeluaran VOC semakin besar karena berperang
  4. Ada persaingan ketat dari para pedagang Eropa
  5. Penggunaan tentara sewaan yang membebani uang tunai VOC
  6. Perang yang sedang berlangsung oleh VOC itu mahal, terutama selama perang melawan Diponegoro
  7. Pembagian dividen (laba dari aktivitas perdagangan) kepada pemegang saham meskipun kas VOC mengalami defisit

VOC kemudian diambil alih oleh Belanda (Bataub repubik / Bataafche Republiek). Pada awal pemerintahannya, Belanda menghadapi masalah kacau karena sistem VOC yang buruk. Selain perang berkepanjangan di Eropa, Belanda juga mengandalkan pendapatan dalam bentuk impor perak dari VOC yang pada saat itu terhambat oleh blokade Inggris di Eropa.

Baca Juga :