Perpres Zonasi Akan Diterbitkan Bulan Ini

    Home/Pendidikan / Perpres Zonasi Akan Diterbitkan Bulan Ini
Perpres Zonasi Akan Diterbitkan Bulan Ini

Perpres Zonasi Akan Diterbitkan Bulan Ini

Posted in Pendidikan gjlkc 0

Perpres Zonasi Akan Diterbitkan Bulan Ini

Perpres Zonasi Akan Diterbitkan Bulan Ini

Perpres Zonasi Akan Diterbitkan Bulan Ini

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, pihaknya melakukan evaluasi zonasi setiap hari dengan harapan Peraturan Presiden (Prepres) tentang zonasi akan diterbitkan sebelum akhir Juli 2019 ini. Sebab, adanya aturan tersebut untuk memperkuat kebijakan zonasi.

“Setiap hari kami evaluasi sampai nanti kami harapkan sampai akhir Juli minta masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan PPDB (Penerimaan Perserta Didik Baru) tahun depan. Perpres sedang proses mudah-mudahan bulan Juli,” kata Muhadjir usia mengunjungi Hari Pertama Sekolah (HPS) di Sekolah Permata Insani, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (15/7/2019).

Menurut Muhadjir, peningkatan aturan ini dimaksudkan untuk menghadirkan sinergi pembangunan pendidikan baik pusat maupun di daerah. Dengan begitu, siapapun Mendikbud yang terpilih nanti akan terus melanjutkan karena zonasi adalah solusi untuk memetakan seluruh permasalah pendidikan.

Mulai dari populasi siswa sehingga nanti akan mudah menyesuaikannya termasuk

kekurangan guru, pelatihan guru, hingga ketimpangan sarana prasarana (sarpras) akan diselesaikan per zona.

Dia menambahkan, khusus untuk PPDB akan melakukan tinjauan ke beberapa daerah untuk memastikan pelaksanaan zonasi pada PPDB 2019 ini berjalan. Pemerintah Daerah (Pemda) harus memastikan anak dalam zona tertampung sekolah.

“Untuk PPDB setelah ini (kunjungan) akan kita sisir dan koordinasi dengan sekolah- sekolah seluruh Indonesia untuk menjamin tidak ada satupun siswa usia sekolah yang tidak tertampung di sekolah,”ujarnya.

Selanjutnya, Muhadjir menyebutkan, dengan sistem zonasi salah satu tujuannya

bagaimana antarsekolah, keluarga, dan masyarakat betul-betul bertanggung jawab terhadap keberadaan anaknya di sekolah.

Oleh karena itu orang tua juga tidak boleh berpandangan kalau anaknya sudah masuk sekolah bukan berarti tugasnya sudah selesai. Justru bebannya semakin berat harus betul-betul bersinergi dengan sekolah dan melibatkan masyarakat untuk betul-betul terjamin kenyamanan, keamanan, keramahan lingkungan dan sekolah untuk yang bersangkutan. Pasalnya, lingkungan itu akan sangat menentukan keadaan siswa.

Sebelumnya, Staf Ahli Mendikbud Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan

, Catharina Muliana Girsang mengatakan, dengan adanya payung hukum berbentuk Perpres maka pembangunan sarpras harus yang melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) harus berbasis pada zonasi. Termasuk untuk rotasi guru harus berdasarkan zona ataupun terkait dengan penambahan alokasi anggaran pendidikan tentu harus kesepakatan bersama Kemkeu.

 

Sumber :

https://41914110003.blog.mercubuana.ac.id/sejarah-bandung-jawa-barat/