Mengenal Menjamurnya Iklan Politik Menjelang Pemilu

    Home/Pendidikan / Mengenal Menjamurnya Iklan Politik Menjelang Pemilu
Mengenal Menjamurnya Iklan Politik Menjelang Pemilu

Mengenal Menjamurnya Iklan Politik Menjelang Pemilu

Posted in Pendidikan gjlkc 0

Mengenal Menjamurnya Iklan Politik Menjelang Pemilu

Mengenal Menjamurnya Iklan Politik Menjelang Pemilu

Mengenal Menjamurnya Iklan Politik Menjelang Pemilu

Kebanyakan media massa akhir-akhir ini di ramaikan oleh iklan-iklan politik dari berbagai politisi ataupun partai. Baik media cetak, elektronik maupun media lainnya, hampir setiap hari didalamnya kita disuguhi oleh iklan-iklan politik tersebut. Pada awalnya, kita sering melihat iklan-iklan politik ini hanya mengandung unsur ajakan, coblos ini coblos itu, tetapi seiring dengan semakin mendekatnya momentum pesta demokrasi, pemilu 2009, iklan-iklan tidak hanya bersifat ajakan atau mengarahkan mana yang harus dicoblos, melainkan sudah dalam tempo saling serang. Bukankah seharusnya memang ada panduan bagaimana iklan politik yang baik dan sesuai etika?

Pada dasarnya memang iklan adalah cara pragmatis untuk menaikkan rating atau kepopuleran dari seorang figur politisi atau partainya, tetapi sebaiknya iklan tetap mengandung etika yang harus dipenuhi. Misalnya, tingkat kejujurannya, benar, berani bertanggung jawab, bersaing secara sehat dan melindungi dengan menghargai publik, tidak melanggar hukum negar, nilai-nilai agama, adat, susila, ataupun golongan.

Dengan melakukan iklan, politisi atau partai dapat mendongkrak tingkat popularitasnya. Contohnya, sewaktu belum memakai iklan, seorang politisi hanya berhasil menjamah 20% kepopulerannya dari publik. Tetapi setelah menggunakan jasa yang bukan tanpa pamrih ini, orang tersebut berhasil membujuk masyarakat melalui iklan dengan tingkat kepopulerannya mencapai lebih dari 50%. Sungguh dahsyat memang kekuatan dari iklan yang ditampilkannya.

Sebenarnya, tidak hanya dengan iklan saja tingkat popularitas seorang politisi yang akan menjamin lancarnya politisi tersbut dalam tujuannya. Ada beberapa hal lain yang harus dipenuhi. Misalnya konstituen, kekuatan pendukung menjadi sangat penting dalam upaya mempopulerkan dan masuk memberikan pencitraan kepada masyarakat agar menjatuhkan pilihannya dan lebih bersosialisasi ke publik agar semakin terkenal di mata masyarakat. Hal lain adalah moral politik yang terintegrasi. Misalnya, dalam membuat berbagai kebijakan, tidak melenceng jauh dengan apa yang diharapkan oleh publik, selalu mendengarkan keluhan-keluhan publik yang bersifat aspiratif ataupun parsipasi karena mereka akan turut menjadi konstituennya. Hal lainnya yang perlu di milik adalah tingkat kapabilitas dan kompeten. Yaitu, politisi tersebut paham dan mengerti fungsi serta peran kedudukan yang akan mereka incar, sehingga masyarakat mampu percaya sepenuhnya.

1)      Manfaat iklan politik.

Dunia advertising ini dapat mengaktualisasikan makna kesejahteraan pada publik karena pada dasarnya iklan bersifat persuasif dan informatif. Karewna bersifat informatif, iklan politik menjadi sarana politik bagi publik untuk menyadarkan mereka bahwa publik siap ikut untuk menjadi konstituen yang kuat, cerdas dan mandiri. Iklan politik juga dapat mendorong terciptanya suatu persaingan yang sehat antara peserta untuk membuat atau menciptakan program-program baru yang di butuhkan oleh khalayak.

Tetapi pada kenyataannya sekarang masyarakat masih kurang begitu paham bahwa sebenarnya ada konspirasi-konspirasi para elit politik dengan media yang bermain didalamnya. Sosialisasi, pembangunan citra, janji-janji, ataupun kata-kata manis dalam iklan bisa saja hanya realitas rekayasa dari media. Masyarakat seakan-akan termakan oleh harapan-harapan semu yang diberikan oleh para politisi dalam upaya pendekatannya dengan publik. Iklan politik semata-mata menjadikan tempat utama bagi masyarakat untuk mengetahui figur politis atau partai, sehingga istilahnya, masyrakat dengan mudah hanya menggangguk saja sebagai tanda bukti konstituen mereka walaupun sebenarnya pencitraan itu hanya terlihat dari depan ataupun samping dan tidak mengetahui di balik punggungnya. Barangkali masih terngiang di benak kita akan janji program 100 hari yang direncanakan oleh capres (calon presiden) dan cawapres (calon wakil presiden) yang heboh pada saat itu, pemilu 2004 kemaren, setelah itu kita bisa melihat sendiri kan?sudah banyak contoh kasus lain seperti ini tetapi mungkin saja tetap berlangsung dan seakan sudah menjadi tradisi.

Iklan politik tentu saja sangat efektif dalam memuluskan pencitraan popularitas, apalagi melalui media elektronik seperti televisi yang daya jangkaunya ke publik 90% lebih besar dari media lainnya. Untuk itu, para penguasa media memainkan kesempatan besar ini dan menumpuk rupiah. Pemilik media tentu tidak menyia-nyiakan kesempatan besar ini, menjelang pemilu 2009 ini seakan menjadi deadline bagi mereka untuk memperbanyak pundi-pundi uang dari iklan politik dari koleganya. Siasat yang dijalankan media mungkin yang paling mencolok adalah biaya per spotnya. Misalnya, per detik iklan dipatok 6 juta rupiah, durasi iklan adalah 30 detik. Kita tinggal mengalikan saja hasilnya. Apabila dalam satu program yang satu jam memakai iklan tersebut, tentu kita akan tahu berapa besarnya keuntungan yang ada. Oleh itu, politisi atau partai harus siap merogoh kocek dalam-dalam agar muka dan visi-misi mereka muncul di televisi.

2)      Penertiban iklan-iklan politik.

Pada perkembangannya, iklan-iklan politik sekarang sudah melampaui batas etika dari iklan. Sudah mulai lunturnya tingkat kompeten dan transparansi dari pesan yang terkandung dalam iklan tersebut. Karena yang dituju adalah publik sebagai basis konstituen, tentunya ada lembaga yang menjaga jalur agar iklan politik tidak melampaui batas etika dari iklan dan melindungi publik agar tidak mudah mengangguk dengan apa yang dia lihat dan saksikan.

3)      Rezim Kerahasiaan Pemilu 2009         

Iklan politik menjadi primadona bagi para kontestan pemilihan umum untuk menjaring preferensi publik. Riset Nielsen menunjukkan, dana iklan politik tahun 2008 mencapai Rp 2,208 triliun (baca: Rp 2 triliun 208 miliar), meningkat 66 persen dibandingkan dengan tahun 2007 yang mencapai Rp 1,327 triliun. Angka yang sesungguhnya pasti lebih besar karena riset ini belum menghitung belanja iklan politik untuk media radio, Internet, serta media luar ruang. Dana iklan politik juga masih akan menggelembung karena, menjelang pemilu legislatif April 2009, dapat dipastikan iklan politik semakin gencar menyapa publik.

Namun, gegap-gempita iklan politik selalu meninggalkan persoalan kompleks. Bagaimana transparansi dan akuntabilitasnya? Publik tidak pernah tahu secara persis besaran dana iklan politik itu, dari mana asalnya, siapa saja donaturnya, dibelanjakan untuk apa saja, serta bagaimana konsekuensinya terhadap kinerja pemerintahan yang baru nanti.

Partai politik, para calon legislator, dan kandidat presiden tidak mempunyai tradisi, juga tidak dikondisikan untuk secara terbuka menjelaskan ihwal dana politik yang mereka gunakan. Publik tidak mengetahui apakah kampanye politik benar-benar steril dari penyalahgunaan anggaran publik APBN/APBD, dana departemen, dana dekonsentrasi, dan seterusnya. Publik juga tidak akan tahu seandainya, di balik gebyar iklan pemilu di media, beroperasi dana dari para pengusaha hitam, pejabat bermasalah, atau dana hasil money laundering.

Aturan main pemilu sangat tidak memadai dalam mengantisipasi masalah ini. Menurut Undang-Undang Pemilu, hanya biaya kampanye partai politik yang harus dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum. Tidak jelas bagaimana transparansi dana sumbangan dari para simpatisan. Undang-Undang Pemilu juga hanya menyatakan “dana kampanye dapat berasal dari sumbangan pihak lain yang sah menurut hukum dan dibatasi besarannya” (pasal 138). Tanpa penjabaran lebih operasional, tentu klausul semacam ini mudah dilanggar atau diinterpretasikan secara berbeda.

Potensi pelanggaran juga cukup besar ketika UU Pemilu menjelaskan: “materi kampanye meliputi visi, misi, dan program” (pasal 94). Padahal kampanye pemilu lazim dilakukan dengan materi apa saja: slogan, warna khas partai, profiling tokoh partai berikut prestasi-prestasinya, dan lain-lain. Ruang lingkup kampanye yang tidak komprehensif mempermudah manipulasi dan merebaknya iklan-iklan terselubung. Di sini mungkin beroperasi dana-dana politik “liar”. Sementara itu, transparansi dana kampanye hanya diwajibkan kepada partai politik, dan tidak eksplisit diwajibkan kepada pihak media dan biro iklan yang berurusan langsung dengan pemasang iklan.

Persoalannya jelas, tidak ada yang gratis dalam politik! Determinasi politik uang terhadap independensi pemerintahan dan legislatif yang baru menjadi keniscayaan. Ironisnya, publik tidak mempunyai basis informasi yang cukup untuk mengantisipasi masalah ini. Sejauh terkait dengan dana politik, semuanya serba gelap bagi publik. Pemilu seperti berlangsung dalam rezim kerahasiaan.


Baca Artikel Lainnya: