Mengenal Media dan Citra Politik Jelang Pemilu

    Home/Pendidikan / Mengenal Media dan Citra Politik Jelang Pemilu
Mengenal Media dan Citra Politik Jelang Pemilu

Mengenal Media dan Citra Politik Jelang Pemilu

Posted in Pendidikan gjlkc 0

Mengenal Media dan Citra Politik Jelang Pemilu

Mengenal Media dan Citra Politik Jelang Pemilu

Mengenal Media dan Citra Politik Jelang Pemilu

Media merupakan perangkat besar menuju satu tujuan besar dalam suatu bangsa dan negara. Dalam mewujudkannya harus terdapat kekuatan yang besar. Mereka yang menguasai media memiliki kuasa begitu besar. Tujuan besar itu membangun budaya Rakyat atau menguasainya.
Beberapa media besar, terutama televisi, telah membuka lebar pintu kesempatan bagi setiap partai politik dan tim sukses calon presiden dan calon wakil presiden berlomba melakukan kampanye di dalam perhelatan besar demokrasi, Pemilihan Umum (pemilu) Legislatif dan Eksekutif pada April dan Juli 2009. Berbagai langkah dan upaya terkait kebutuhan serta kepentingan politik jelang pemilu coba dilancarkan elit dan partai politik memanfaatkan media massa sebagai instrumennya. Relevansi hal itu dapat ditinjau melalui keberadaan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD. Undang-undang itu memuat 11 materi pasal dalam bagian keenam mengenai Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye. Di antaranya Pasal 89 dan Pasal 90 Paragraf 1, Pasal 91 Paragraf 2, dan Pasal 92 Paragraf 3. Kemudian Pasal 93 sampai Pasal 100 Paragraf 4.
Peran media yang dimuat dalam undang-undang pemilihan umum membuat media berani melangkah lebih jauh berkontribusi di pemilu. Adalah Metro TV dan TV One, dua stasiun televisi yang berpartisipasi aktif dalam menyediakan ruang besar khusus setiap dinamika pemilu untuk dilepas ke Rakyat. TV One telah menyematkan sebagai TV Pemilu. Metro TV dengan Election Channel-nya. Begitu pun, berbagai media cetak menyediakan kolom khusus terkait program pemilu. Terlebih forum kampanye dan debat presiden dan wakil presiden. Media-media itu secara elegan menyajikan rangkaian program khusus pemilu, meliputi pemberitaan, sorotan politisi dan partai politik beserta program-programnya, survei pemilih, iklan politik, sampai pada perdebatan terbuka antar tokoh politik maupun partai.
Berbagai kemasan program-program terkait pemilu di dalam media-media besar pada dasarnya hanya sekadar mengemukakan khasanah pergulatan antara para politisi dari setiap partai politik yang ada kepada Rakyat. Selebihnya kembali kepada Rakyat yang ditempatkan sebagai penimbang, sekaligus pada akhirnya pengambil keputusan di saat pemilu berlangsung nantinya. Dengan kata lain, media merupakan arena penyampaian isi terkait Pemilu 2009, dimana politisi dan partai-partai politik adalah pemain sekaligus penulis isi informasi dan sutradara. Sementara itu, Rakyat hanya penonton.

1.      Pencitraan Realitas dan Hegemoni

Menurut Jean Baudrillard, filsuf dan pakar komunikasi Perancis, media merupakan agen simulasi (peniruan) yang mampu memproduksi kenyataan (realitas) buatan, bahkan tidak memiliki rujukan sama sekali dalam kehidupan kita. Teori Baudrillard masuk akal dihubungkan pada banyaknya iklan-iklan di televisi, radio, dan media cetak menampilkan tokoh-tokoh dengan bendera satu partai politik di belakangnya. Partai-partai politik itu memproduksi kenyataan buatan bermuatan politis agar mendapatkan dukungan di pemilu. Proses dramatisasi ditunjukkan dengan mengangkat tema besar yang sensitif dan populer di hadapan Rakyat dan selalu dihubungkan dengan kekuasaan politik individu dan kelompok atau partai.
Kenyataan buatan yang ditampilkan lewat iklan dan program-program politik di media sesungguhnya membodohi dan menipu Rakyat karena tidak sesuai dengan kenyataan sesungguhnya. Coba nilai, iklan politik Susilo Bambang Yudoyono (SBY), presiden saat ini, menonjolkan keberhasilan pemerintahannya menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebanyak tiga kali setelah pemerintahannya sendiri menaikkan harga BBM. Semua orang tahu naik-turunnya harga BBM di Indonesia mengikuti harga BBM dunia. Kenaikan harga BBM telah meningkatkan jumlah orang miskin. Tetapi SBY dengan bangga tanpa merasa bersalah sedikit pun menyatakan secara terbuka di beberapa media bahwa dia yang menurunkan harga BBM.
Begitu pun iklan lawan politiknya, Megawati. Dia memasang iklan untuk menepis iklan keberhasilan SBY. Pada iklan tersebut, Megawati megunakan data-data kegagalan pemerintah untuk menjatuhkan pamor SBY. Padahal, banyak kegagalan Megawati saat menjabat menjadi presiden (termasuk menaikkan harga BBM), sehingga dia saat itu kehilangan pamor dan SBY terpilih menjadi presiden. Sampai saat ini Megawati dan mesin politiknya tidak menunjukkan program-program konkret untuk Rakyat.
Pencitraan yang paling populer dan emosional, namun tetap menipu dimainkan oleh tim sukses Prabowo Subianto dari Partai Gerindra. Iklannya menyentuh isu-isu sensitif rakyat, seperti ketahanan pangan. Prabowo di iklan itu disosokkan sebagai calon pemimpin negara yang mampu membawa perubahan dan mengajak rakyat untuk ambil bagian bersamanya di pemerintahan selanjutnya. Namun, Prabowo tidak mempunyai jejak rekam kehidupan yang perhatian penuh terhadap pangan dan rakyat miskin. Prabowo justru masih dihantui kasus penculikan dan penghilangan paksa para aktivis pada tahun 1998-1999. Dia ditengarai terlibat langsung pada operasi itu.
Tidak kalah lagi, Jusuf Kalla, mengiklankan citra ekonomi kemandirian dan keberagaman suku bangsa Indonesia. Padahal kita tahu dia adalah saudagar besar di Indonesia yang tidak pernah puas menumpuk kekayaannya.
Partai politik memang sadar betul bahwa aksi-aksi politiknya menjadi tidak berarti tanpa kehadiran media. Menurut C. Sommerville, dalam bukunya Rakyat Pandir atau Rakyat Informasi (2000), kegiatan politik niscaya akan berkurang jika tidak disorot media. Ada beberapa hal memengaruhi itu, salah satunya media memiliki kemampuan reproduksi citra dahsyat. Beberapa aspek dari reproduksi citra bisa dilebihkan dan dikurangi dari realitas aslinya. Selain itu, media menyediakan beragam makna untuk mewakili dan membangun kembali fakta tidak terkatakan (unspeakable), yaitu beragam kepentingan politis dan finansial yang sengaja disembunyikan di balik berita dan semua isi yang tersaji melalui media. Kemampuan mendramatisir oleh media pada gilirannya merupakan amunisi yang baik bagi para politisi, terlebih menjelang pemilu, untuk memengaruhi Rakyat sebagai penonton sehingga mendukung para politisi dan partai-partai politik.
Selain pencitraan politisi dan partai politik, penggiringan opini tentang keharusan Rakyat untuk memilih dalam pemilu gencar dimainkan oleh tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, politisi, partai politik, lembaga-lembaga negara, terlebih media. Namun, di sisi lain komunitas golput dan kepentingannya yang begitu fenomenal sangat tidak diakomodir oleh berbagai media. Padahal, golput merupakan bentuk nyata kesadaran politik Rakyat.
Adanya pencitraan opini untuk Rakyat di media menurut Gramsci karena media memiliki kuasa hegemoni. “Kuasa media” dari kelas yang berkuasa itu mengadakan kepemimpinan moral dan intelektual Rakyat dengan program-programnya. Prosesnya berjalan dalam sistem yang berbeda dengan dominasi dan berlangsung tidak dengan paksaan. Ini yang membedakan hegemoni dan dominasi. Hegemoni berlangsung secara ideologis (ide-ide dan intelektualitas), sedangkan dominasi berjalan melalui kekerasan.
Ideologi dalam pandangan Gramsci tidak hanya dilandasi oleh sistem ekonomi, namun tertanam di semua aktivitas Rakyat, termasuk sensitivitas politik. Sehingga, ideologi diartikan dalam kehidupan dengan tidak dipaksa oleh satu kelompok namun menembus dan di luar kesadaran (politik). Hegemoni meminimal kontradiksi (pertentangan) dan antagonisme (perlawanan) dari Rakyat, baik secara sosial maupun etis.
Louis Althusser, seorang pemikir strukturalis Perancis, memperkenalkan dua istilah kunci terkait ideologi. Pertama, Repressive State Apparatus (RSA). Kedua, Ideological State Apparatus (ISA). RSA berfungsi melalui kekerasan, baik dalam bentuk kekerasan fisik maupun non fisik. Kekerasan ini dilakukan oleh aparat negara yang represif, terdiri dari pemerintah, tentara, polisi, birokrasi, pengadilan, penjara dsb. Sementara itu, ISA menjalankan fungsinya secara ideologi.
Perbedaan antara ISA dan RSA begitu jelas dan tidak bisa disamarkan. Perbedaannya, yaitu pertama, hanya ada satu RSA, namun pada sisi yang lain terdapat keragaman ISA. Kedua, RSA bergerak terbatas pada wilayah publik, sedangkan ISA dapat bergerak ke wilayah privat, seperti melalui lembaga agama, keluarga, sekolah, media massa, dsb.
Gagasan Gramsci dan Althusser menyimpulkan proses penindasan hegemonik lewat media, yakni media tidak berfungsi dengan cara-cara penindasan secara fisik, melainkan menyebarkan gagasan-gagasan dominan yang diproduksi oleh kelas yang dominan yang sedang menguasai negara.
Lebih lanjut Marx dan Engels menyatakan, the ideas of the ruling class are in every epoch the ruling ideas, i.e. the class which is the ruling material force of society, is at the same time its ruling intellectual force. The class which has the means of material production at its disposal, has control at the same time over the means of mental production, so that thereby, generally speaking, the ideas who lack the means of mental production are subject of it (Marx and Engels, Storey [ed], 1995: 196).
Jika memang demikian, dunia perpolitikan hanya menjadi “realitas politik yang sudah dikemas (manufactured political realities)”. Inilah era kekuasaan media (mediacracy) mencapai titik puncaknya. Media secara sempurna mampu melakukan rekayasa terhadap realitas politik. Dengan kata lain, media memiliki peran besar sebagai pendefinisi realitas politik.
Kepentingan politis dan finansial inilah yang menjadi landasan pertanyaan kritis tentang “keberimbangan informasi“ terhadap Rakyat. Keberimbangan yang dimaksud berbicara tentang keadilan peran serta Rakyat terhadap media, kebenaran isi informasi yang berdasar pada kenyataan yang sesungguhnya (realistis), bukan kenyataan buatan, dan keberpihakan media kepada Rakyat. ”Keberimbangan informasi” tidak dapat terwujud ketika kepemilikan media didominasi oleh penguasa (pemodal dan elit politik).

2.      Rakyat Diantara Media Massa dan Penguasa

Hubungan media dengan Rakyat dipengaruhi gejolak kondisi sosial yang berkarakter pada kesejahteraan ekonomi dan kekuasaan politik yang berbeda (timpang) antara kelas sosial yang satu dengan kelas sosial yang lain. Kondisi ini dapat dilihat hubungan media dengan institusi sosial lain. Pada tingkat tertentu media bersaing dengan kekuasaan dan pengaruh yang dominan atau media memperkuat kekuasaan dan pengaruh dominan itu.
Sejalan dengan itu, pendekatan Marxisme melihat media sebagai alat dari kelas dominan, yakni alat dominasi penguasa untuk mempertahankan kekuasaan yang sedang berlangsung (status quo) dan sebagai sarana kelas pemilik modal untuk menggandakan modalnya. Media dalam konteks itu selalu menyebarkan ideologi dari kelas yang berkuasa kepada Rakyat. Kondisi itu memperlihatkan tekanan kepada kelas yang dibawahnya, yakni Rakyat.
Fungsi media menjadi begitu tereduksi (turun/berkurang) ketika sistem ekonomi-politik media menjadi paham dan bagian dari kekuasaan yang ada. Menurut teori politik ekonomi media, kepemilikan media pada segelintir elit pengusaha dan penguasa telah menyebabkan patologi atau penyakit sosial. Teori ini didasarkan pada satu pengertian ekonomi politik sebagai studi mengenai relasi sosial, khususnya menyangkut relasi kekuasaan, baik dalam produksi, distribusi dan konsumsi sumber daya (resourches), berupa surat kabar, majalah, buku, kaset, film, internet dan sebagainya (Moscow, The Political Economy of Communication, 1998: 25). Sehingga, kandungan media menjadi barang dagangan (komoditi) yang dijual di pasar. Informasi yang menyebar dikendalikan oleh apa yang pasar akan tanggung. Sistem itu membawa dampak mekanisme pasar yang tidak ambil risiko, suatu bentuk mekanisme pasar yang kejam karena membuat media tertentu mendominasi wacana publik dan lainnya terpinggirkan. Di arena politik, informasi menjadi barang dagangan bernilai politis yang terbuka peluang begitu lebar untuk direkayasa untuk kepentingan politik.
Beberapa hal di atas, dinamisasi hubungan yang terjadi antara media, Rakyat, dan politik, menunjukkan siklus pergumulan kelompok-kelompok dominan atau berkuasa. Kelompok dominan yang dimaksud adalah politisi pemegang kekuasaan dan calon pemegang kekuasaan, dan pemilik modal yang saat ini terspesifikasi menjadi pengusaha, pemilik perusahaan, investor, dan lain-lain. Sementara itu, Rakyat Tertindas: pekerja, petani, nelayan, perempuan, kelompok minoritas, merupakan kelompok yang dikuasai dalam kehidupan sosial.

3.      Media Alternatif Milik Rakyat

Media yang dikuasai dan dijalankan oleh Rakyat harus dibangun guna melawan hegemoni dan dominasi penguasa yang menindas Rakyat. Media ini disebut Media Rakyat, merupakan instrumen ideal yang harus dimiliki oleh kelompok tertindas. Media Rakyat dijadikan benteng pertahanan budaya Rakyat sekaligus mesin perang melawan penindasan dalam konteks melawan pembodohan melalui media komersil besar saat ini. Perancangan opini baru progresif yang lebih mendidik dan mencerdaskan di Media Rakyat akan menjadi gagasan yang berlawan terhadap segala bentuk hegemoni dan dominasi.
Setelah itu, media-media Rakyat progresif (radio, buletin, koran, situs, web blog, buku, media seni rupa dan pertunjukkan, dan televisi komunitas) yang ada segera membangun jejaring programatik berisi berbagai muatan untuk melawan media milik pemodal dan penguasa. Sehingga, opini yang progresif berpihak kepada Rakyat akan terbangun untuk menyaingi besarnya tiap-tiap wacana dan program yang terlahir dari media-media komersil saat ini.
Perjuangan Media Rakyat harus didasari dengan membangun kemandirian. Pondasi kerjanya harus menghilangkan ketergantungan terhadap media besar saat ini dan tidak terjebak ke dalam pusaran kapitalisme. Satu hal yang diyakini di dalam Media Rakyat adalah Rakyat berdaulat atas media. Dengan demikian, Rakyat berdaulat atas ide-ide, intelektualitas, dan budayanya.

(Sumber: https://www.gurupendidikan.co.id/)