gagasan tentang pajak penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak memotong pada pendapatan yang Diperoleh dari modal, Layanan, atau pengiriman hadiah dan penghargaan, selain dipotong pajak penghasilan Pasal 21. PPh 23 biasanya dikenakan ketika adanya transaksi antara dua pihak. Partai yang berlaku sebagai penjual atau penerima pendapatan atau pihak yang memberikan pelayanan akan dikenakan pajak penghasilan Pasal 23. Sementara pihak pemberi pendapatan atau pembeli atau penerima layanan akan dipotong dan melaporkannya kepada kantor pajak.

gagasan tentang pajak penghasilan Pasal 21

Pemotongan pajak penghasilan Pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayar penghasilan, terdiri dari instansi pemerintah, dikenakan pajak badan dalam negeri, pengorganisasian kegiatan, bentuk usaha tetap (BUT), perwakilan dari perusahaan asing lainnya, orang pribadi sebagai wajib pajak di negara yang telah menerima pengangkatan Direktur Jenderal pajak untuk menahan pajak penghasilan Pasal 23, yang meliputi:

1) akuntan, arsitek, dokter, Notaries, tanah Pejabat Pembuat Akta (PPAT) kecuali akta camat, pengacara dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas.

2) pribadi orang yang menjalankan bisnis yang menyelenggarakan pembukuan

  1. objek PPh 23

pendapatan dikurangi pajak penghasilan Pasal 23:

  1. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian hasil sisa koperasi;
  2. menarik termasuk premi, diskon, dan kembali karena jaminan pembayaran utang;
  3. royalti;
  4. hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya, selain PPh mereka dikurangi dalam bagian 21;
  5. sewa dan lain pendapatan sehubungan dengan penggunaan properti, kecuali untuk sewa tanah dan/atau bangunan; dan
  6. pahala sehubngan dengan jasa rekayasa, Jasa manajemen, Jasa Konstruksi, Jasa konsultasi dan Jasa selain Jasa yang telah dipotong di PPh sebagaiman dimaksud pada Pasal 21.
  1. tarif pajak penghasilan Pasal 23

Tingkat pajak penghasilan (PPh 23) dikenakan biaya berdasarkan perpajakan (DPP) atau jumlah bruto pendapatan. Dalam PPh 23, ada dua jenis tarif yang dikenakan, yaitu 15% dan 2% tergantung pada obyek cukai.

Berikut adalah tarif dan pajak PPh 23 objek terpengaruh berlaku di Indonesia:

  1. sesuai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
  • dividen kecuali pembagian dividen final subjek, kepentingan pribadi, dan royalti;
  • Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, selain yang dipotong pajak penghasilan Pasal 21.
  1. tunduk untuk 2% (dua persen) dari Jumat; Ah kotor tidak termasuk nilai tambah pajak, dari:

1) Penyewaan dan pendapatan lainnya terkait dengan penggunaan properti, kecuali untuk sewa tanah dan/atau bangunan; dan

2) hadiah dalam kaitannya dengan layanan, Layanan teknik, Jasa manajemen konstruksi, Jasa konsultasi dan Jasa selain Jasa yang telah dipotong dari pajak penghasilan Pasal 21. Layanan lain termasuk:

  • Jasa penilai (penilaian)
  • Layanan aktuaris;
  • Layanan akuntansi, pembukuan, dan pengesahan laporan keuangan;
  • Jasa Desain (design);
  • Pengeboran Jasa (drilling) di bidang minyak dan gas pertambangan (minyak dan gas) kecuali dilakukan oleh tetap tetapi bentuk usaha;
  • Tambahan layanan di bidang minyak dan gas pertambangan;
  • Pertambangan dan dukungan layanan di bidang pertambangan Selain minyak dan gas alam;
  • Tambahan layanan di bidang aviation dan Bandara;
  • Layanan deforestasi;
  • Layanan pengplahan limbah;
  • Jasa tenaga kerja (jasa outsourcing);
  • Layanan perantara dan/atau keadenan;
  • Layanan di bidang perdagangan-Surat berharga, kecuali bahwa dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI, da sepanjang;
  • Kustodian layanan penyimpanan/penyimpanan/kecuali dilakukan oleh ALONG;
  • Layanan apengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
  • Layanan campuran film;
  • Layanan dengan perangkat lunak komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
  • Layanan/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan TV kabel, selain yang dilakukan oleh pembayar pajak yang dalam lingkup di bidang konstruksi ruang dan memiliki izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
  • Layanan pemeliharaan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, cable TV, kendaraan/transportasi dan/atau bangunan lainnya yang dilakukan oleh pembayar pajak bahwa ruang lingkup di bidang konstruksi dan memiliki izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
  • Layanan maklon;
  • Investigasi dan layanan keamanan;
  • Penyelenggara aktivitas atau event organizer
  • Jasa packing
  • Layanan yang memberikan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media kolam atau media lain untuk penyampaian informasi;
  • Layanan dari hama;
  • Jasa Kebersihan atau layanan
  • Katering layanan atau tata boga [5]

Dalam hal bahwa pembayar pajak yang menerima tau mendapatkan memiliki tidak pokok pembayar pajak nomor (NPWP), ukuran potongan tarif yang lebih tinggi 100% (seratus persen). Kepemilikan dari sejumlah pembayar pajak utama melihat dibuktikan oleh pembayar pajak, antara lain, dengan cara yang menunjukkan jumlah pajak pembayar.

Jumlah dari pendapatan kotor dari seluruh jumlah yang dibayarkan, disediakan untuk dibayar, atau terlambat pembayaran adalah dengan instansi pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara aktivitas, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lain untuk pembayar pajak domestik atau bisnis membentuk pula. Tidak termasuk:

) gaji, upah, honor, manfaat, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayar penyedia tenaga kerja untuk WP tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pemakai jasa;

  1. b) pengadaan/pembayaran untuk membeli barang atau bahan (dibuktikan oleh faktur pembelian);
  2. c) pembayaran kepada pihak kedua (perantara) untuk berikutnya dibayar kepada pihak ketiga (terbukti oleh faktur penagihan pihak ketiga yang disertai dengan perjanjian tertulis);
  3. d) penggantian pembayaran (reimbursement), yaitu penggantian pembayaran jumlah yang nyata-nyata telah membayar pihak kedua kepada pihak ketiga (terbukti oleh faktur atau bukti pembayaran tagihan yang dibayar kepada pihak ketiga).

sumber :

https://multiply.co.id/pemanasan-global/