Analisis Keuangan DPR Soroti Gaji Guru Honorer

    Home/Pendidikan / Analisis Keuangan DPR Soroti Gaji Guru Honorer
Analisis Keuangan DPR Soroti Gaji Guru Honorer

Analisis Keuangan DPR Soroti Gaji Guru Honorer

Posted in Pendidikan gjlkc 0

Analisis Keuangan DPR Soroti Gaji Guru Honorer

Analisis Keuangan DPR Soroti Gaji Guru Honorer

Analisis Keuangan DPR Soroti Gaji Guru Honorer

Analis APBN Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI, Kiki Zakia

, menyoroti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Ia menilai alokasi penerimaan gaji guru honorer atau Guru Tidak Tetap (GTT) dalam Dana BOS berdasarkan ketentuan aturan itu sangat kecil, hanya 15 persen.

Ia mengaku temuan yang disampaikan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor itu

akan ditelaah untuk menjadi masukan. “Berdasarkan info yang ada, mereka sebenarnya sudah mempublikasikan mengenai sistem yang mereka punya dan sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya. Itu perlu kami telaah sebagai masukan,” katanya usai mengikuti pertemuan Tim PKAKN BK DPR RI dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, TB Luthfie Syam, terkait pengawasan realisasi penggunaan dana BOS di Kabupaten Bogor di Ruang Rapat Kepala Disdik Bogor.

Dalam pertemuan mengemuka dengan adanya Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 itu, Disdik Kabupaten Bogor merasa ini tidak manusiawi. Mengingat para guru tersebut memiliki beban berat, namun honor yang didapat tidak sebanding usahanya.

Sementara di satu sisi, sekolah merupakan lembaga resmi di mana kepala sekolah dilantik

bupati dan pihak disdik merasa guru honorer perlu mendapatkan kepercayaan itu, mengingat mereka sudah menyusun Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS). Selain itu, Kiki juga menyoroti minimnya Tenaga Tata Usaha (TU) akibat tidak adanya SDM yang menangani laporan keuangan penggunaan dana BOS di sekolah-sekolah.

Sementara itu, Analis APBN PKAKN BK DPR RI Ahmad Yugo Wijakso menyoroti sistem Dana BOS yang dimiliki Kemendikbud yang juga merupakan salah satu instrumen pengawasan Dana BOS, justru Pemerintah Kabupaten dan Kota tidak dapat log in untuk mengecek data-data tersebut. Sehingga sinergi data dalam dana BOS menjadi sangat penting dan sangat dibutuhkan.

 

Baca Juga :